PERATURAN-PERATURAN NASIONAL TERKAIT GULA DAN PANGAN 

  1. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR : 11/M-DAG/PER/5/2011 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN PETANI (HPP) GULA KRISTAL PUTIH (PLANTATION WHITE SUGAR);
  2. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR : 20/M-DAG/PER/5/2010 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN PETANI (HPP) GULA KRISTAL PUTIH (PLANTATION WHITE SUGAR);
  3. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 83/M-IND/PER/LL/2008 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) GULA KRISTAL RAFINASI;
  4. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 95/M-IND/PER/LL/2008 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/ PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) GULA KRISTAL RAFINASI (SNI 01-3140.2-2006) SECARA WAJIB;
  5. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR: 19/M-DAG/PER/5/2008 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO. 527/MPP/KEP/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA;
  6. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 57/PERMENTAN/KU.430/7/2007 TENTANG. PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI;
  7. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18/M-DAG/PER/4/2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/KEP/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA;
  8. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 240/KMK.010/2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR RAW SUGAR OLEH INDUSTRI GULA RAFINASI;
  9. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.010/ 2005 TENTANG KERINGANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA;
  10. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR: 07/M-DAG/PER/4/2005 TANGGAL 19 APRIL 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANNOMOR 558/MPP/KEP/12/1998TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPORSEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 385/MPP/KEP/6/2004;
  11. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 08/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 02/M/KEP/XII/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR: 527/MPP/KEP/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA;
  12. KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 02/M/KEP/XII/2004 TANGGAL 7 DESEMBER 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR: 527/MPP/KEP/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA;
  13. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR: 527/MPP/KEP/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA;
  14. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN;
  15. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR: 594/MPP/KEP/9/2004 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR GULA;
  16. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 527/MPP/KEP/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA;
  17. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2004 TENTANG PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH;
  18. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN GULA SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN;
  19. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR: 372/MPP/KEP/6/2004 TANGGAL 7 JUNI 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PERKEMBANGAN HARGA BERAS, GULA PASIR, MINYAK GORENG, MINYAK TANAH DAN PUPUK;
  20. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 334/MPP/KEP/5/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 61/MPP/KEP/2/2004 TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU;
  21. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 61/MPP/KEP/2/2004 TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU;
  22. KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 02/M/KEP/XII/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/KEP/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA;
  23. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN;
  24. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 03/KPTS/KB.410/1/2003 TANGGAL 5 JANUARI 2003 TENTANG PENERAPAN SECARA WAJIB SNI GULA KRISTAL MENTAH (SNI 01-3140.1-2001);
  25. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-20/BC/2003 TANGGAL 19 JUNI 2003 TENTANG PENANGANAN IMPORTANSI PANGAN DALAM KEMASAN DAN PENANGANAN BARANG YANG STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) – NYA TELAH DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB;
  26. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG DEWAN GULA INDONESIA;
  27. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN/ KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  NOMOR 502/KPTS/KP.150/8/2002, TANGGAL 21 AGUSTUS 2002 TENTANG  PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN DALAM MENGHADAPI HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN NASIONAL TAHUN 2002-2003;
  28. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 643/MPP/KEP/9/2002 TATA NIAGA IMPOR GULA;
  29. INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. INS-03/BC/2002 TANGGAL 11 JANUARI 2002 TENTANG PENANGANAN IMPORTASI BERAS, GULA DAN TEPUNG TERIGU;
  30. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 456/MPP/KEP/6/2002 TENTANG TATA NIAGA IMPOR GULA KASAR (RAW SUGAR);
  31. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 324/KMK.01/2002 TANGGAL 3 JULI 2002 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA; 
  32. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 324/KMK.01/2002 TANGGAL 3 JULI 2002 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA;
  33. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 519 TAHUN 2001 TANGGAL 30 NOPEMBER 2001 TENTANG LEMBAGA PELAKSANA PEMERIKSAAN PANGAN HALAL;
  34. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. NOMOR 518 TAHUN 2001 TANGGAL 30 NEVEMBER 2001 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN PANGAN HALAL; 
  35. SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-07/BC/2001 TANGGAL 13 MARET 2001 TENTANG PETUNJUK PENIMBUNAN BER PETUNJUK PENGAWASAN IMPORTASI BERAS, GULA, DAN TEPUNG TERIGU;
  36. SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-06/BC/2001 TANGGAL 13 MARET 2001 TENTANG PETUNJUK PENIMBUNAN BERAS, GULA, DAN TEPUNG TERIGU IMPOR DI TEMPAT LAIN SELAIN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (GUDANG MILIK IMPORTIR).